Eksposeinvestigasi.com, Tangerang – Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat, akibat banyaknya ruas jalan yang berlubang dan rusak parah. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga dinilai telah membahayakan keselamatan masyarakat. Salah satu titik yang paling memprihatinkan adalah di ruas Jalan Otonom Pasar Kemis – Cikupa, jalur vital yang setiap hari dilintasi ribuan kendaraan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (DPW LSM TAMPERAK) Provinsi Banten, Ahmad Sudita, angkat bicara. Ia menilai kondisi jalan yang rusak tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dan minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang layak.
“Jalan Otonom Pasar Kemis – Cikupa itu bukan jalan kecil. Itu akses utama masyarakat, jalur ekonomi, jalur pekerja, pelajar, hingga distribusi logistik. Kalau dibiarkan berlubang dan rusak berlarut-larut, ini bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya, Selasa (17/2/26).
Menurutnya, kerusakan jalan yang terus berulang memunculkan pertanyaan besar soal kualitas pekerjaan dan transparansi anggaran. Ia meminta pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk membuka secara terang benderang alokasi anggaran perbaikan jalan tersebut kepada masyarakat.
“Setiap tahun ada anggaran infrastruktur. Lalu kenapa jalan yang sama rusak lagi, rusak lagi? masyarakat berhak tahu, siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan bagaimana pengawasannya,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad Sudita menilai pembiaran terhadap jalan rusak sama halnya dengan membiarkan potensi kecelakaan terjadi setiap hari. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya karena lambannya respons birokrasi.
DPW LSM TAMPERAK Provinsi Banten juga mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek perbaikan jalan di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Pasar Kemis dan Cikupa. Jika ditemukan indikasi kelalaian atau penyimpangan, pihaknya menyatakan siap melaporkan ke aparat penegak hukum.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jalan yang rusak bukan hanya soal aspal, tapi soal tanggung jawab. Kami menunggu langkah konkret pemerintah. Sebab bagi kami, jalan berlubang bukan lagi sekadar keluhan, melainkan ancaman nyata yang kami hadapi setiap hari, ” tutup pria yang akrab disapa bang Dita.
