Eksposeinvestigasi.com,Bireuen – Pasca banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, gelombang penderitaan masih terus dirasakan masyarakat di tiga provinsi tersebut. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum rusak parah, akses air bersih terbatas, dan logistik semakin menipis seiring lambatnya distribusi bantuan. Di tengah situasi darurat yang meluas ini, pemerintah pusat belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
Keputusan tersebut memicu berbagai pertanyaan, mengingat dampak bencana sudah berada jauh di luar kemampuan pemerintah daerah, terutama ketika banjir menghancurkan pemukiman, merusak sarana pendidikan dan kesehatan, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya respons pemerintah pusat dalam mengatasi bencana lintas provinsi ini.
“Saya melihat sendiri bagaimana rakyat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjuang dengan sisa tenaga. Rumah-rumah hanyut, anak-anak kelaparan, warga mencari air bersih, dan fasilitas kesehatan kewalahan menampung korban. Namun hingga hari ini, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional, padahal skala kerusakan sudah sangat jelas,” tegasnya.
Arizal juga mempertanyakan sikap pemerintah yang disebut-sebut menolak bantuan asing, meski kebutuhan masyarakat semakin mendesak dan kemampuan nasional terbatas.
“Ketika negara-negara sahabat ingin membantu, bantuan itu malah ditolak. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang sedang disembunyikan? Ini bukan soal harga diri negara, ini soal nyawa. Kenapa kita menolak tangan-tangan yang ingin menyelamatkan rakyat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip dasar kemanusiaan tidak membenarkan penolakan terhadap bantuan internasional, terutama ketika negara sedang berada dalam keterbatasan logistik, peralatan, dan tenaga.
Arizal Mahdi mendesak pemerintah pusat mengambil langkah tegas dan cepat.
“Pemerintah harus membuka diri terhadap semua bantuan internasional tanpa kecuali, dan segera menetapkan banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Jangan biarkan rakyat menjerit tanpa kepastian. Keselamatan warga jauh lebih penting daripada segala bentuk gengsi dan kepentingan politik,” tutupnya.
